Koordinasi Program Revitalisasi dan Digitalisasi Madrasah: Perkuat Pengawasan dan Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana melalui SBSN
Jakarta (MTsN 7 Bantul) – Kementerian Agama terus mendorong peningkatan mutu sarana dan prasarana madrasah melalui program revitalisasi dan digitalisasi. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Koordinasi Program Revitalisasi dan Digitalisasi Madrasah: Percepatan Pelaksanaan Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Madrasah melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diselenggarakan di Hotel Ibis Jakarta pada 18–20 November 2026.
Kegiatan
ini dibuka secara resmi oleh Direktur Kelembagaan dan Sarana Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam, Papey Supriyatna. Dalam sambutannya, beliau
menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh madrasah penerima manfaat program
SBSN. Beliau berharap para kepala madrasah dapat terlibat aktif dalam mengawal
pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Papey
menegaskan bahwa kepala madrasah tidak perlu sungkan untuk menyampaikan kepada
pengawas maupun pelaksana proyek apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai
dengan aturan teknis, seperti ukuran besi atau spesifikasi bangunan lainnya.
Pengawasan sejak awal sangat penting agar tidak muncul persoalan di kemudian
hari yang justru dapat merugikan madrasah.
Beliau
juga berharap bantuan pembangunan melalui SBSN dapat memberikan dampak nyata
terhadap peningkatan prestasi madrasah, baik dari sisi kelembagaan maupun
capaian peserta didik. Dengan sarana dan prasarana yang semakin baik, madrasah
diharapkan memiliki daya tarik dan nilai jual yang semakin meningkat di tengah
masyarakat. Sebagai gambaran komitmen pemerintah, pada tahun 2027 direncanakan
sebanyak 173 madrasah menerima manfaat SBSN dengan total anggaran mencapai
Rp993 miliar.
Sementara
itu, Direktur Pembiayaan Hibah Dalam Negeri, Agustin, menyampaikan harapan agar
dalam lima tahun ke depan sebanyak 4.085 madrasah dapat memperoleh manfaat
program SBSN. Hingga saat ini, tercatat baru 1.423 madrasah yang telah menerima
program tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa cakupan program SBSN semakin
merata, tidak hanya di wilayah Jawa, tetapi juga telah menjangkau berbagai
daerah di luar Jawa.
Lebih
lanjut, Agustin menyampaikan bahwa pada tahun 2028 pemanfaatan SBSN diharapkan
dapat diperluas untuk pembangunan ruang guru, ruang pegawai, maupun kamar
kecil. Ia mengingatkan agar Kantor Wilayah Kementerian Agama dan madrasah
penerima manfaat melakukan pengawasan secara ketat sehingga proyek dapat diselesaikan
tepat waktu dan tidak terbengkalai. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian
antara lain kesiapan dan kejelasan status lahan, kesesuaian lingkungan
pekerjaan dengan kebutuhan madrasah, serta pengaturan konstruksi yang tetap
mempertimbangkan kelancaran kegiatan belajar mengajar (KBM).
Pesan
tegas juga disampaikan oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN, Ahmad Hidayatullah.
Ia mengingatkan seluruh pejabat pelaksana dan pihak madrasah agar tidak
bermain-main dalam pelaksanaan proyek SBSN. Menurutnya, amanah yang diberikan
harus dilaksanakan dengan niat yang lurus, yaitu mencari rida Allah Swt., bukan
untuk memperoleh keuntungan pribadi atau materi.
Ia juga menegaskan bahwa anggaran SBSN pada hakikatnya merupakan pembiayaan yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab besar. Oleh karena itu, setiap tahapan pelaksanaan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, transparan, dan tertib administrasi. Pentingnya administrasi ini juga ditekankan oleh Agus Laksono dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), termasuk dalam hal pencatatan register dan kelengkapan dokumen.
Dalam
kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan materi dari narasumber DJPPR, yaitu
Agus Laksono, Gilang Jati Kurniawan, dan Hardo Wibowo. Materi yang disampaikan
antara lain berkaitan dengan PMK Nomor 112 Tahun 2024. Sesi ini berlangsung
interaktif melalui diskusi dan tanya jawab sehingga peserta memiliki kesempatan
untuk memperdalam pemahaman mengenai ketentuan dan mekanisme pelaksanaan SBSN.
Ketua
Subtim Sarana dan Prasarana MI/MTs, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli
Muda, Setio Kusnaningsih, turut memberikan penekanan mengenai pentingnya
ketelitian dan ketertiban administrasi. Ia menggambarkan pengelolaan program
SBSN sebagai pekerjaan yang sangat berat, bahkan ibarat menghadapi ujian
disertasi. Oleh karena itu, seluruh data dan persyaratan yang harus dipenuhi
oleh madrasah penerima manfaat perlu dicermati dengan saksama.
Setio
Kusnaningsih yang akrab dipanggil bu Tio berharap madrasah dapat membantu
kelancaran pelaksanaan program dengan menjaga ketertiban administrasi sejak
awal hingga akhir proyek. Ia juga mengharapkan kepala madrasah dapat hadir dan
menyaksikan secara langsung proses penandatanganan kontrak agar mengetahui
pihak kontraktor maupun pengawas yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan
tersebut.
Keterlibatan
kepala madrasah dalam pengawasan menjadi hal yang sangat penting. Terlebih,
bangunan yang dihasilkan dari program SBSN diharapkan memiliki usia manfaat
minimal 20 tahun. Dengan demikian, kualitas pembangunan harus benar-benar
dijaga sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan. Selain itu,
pemeliharaan dan perawatan bangunan secara berkelanjutan juga perlu menjadi
perhatian madrasah.
Dalam
kesempatan berikutnya, Kasubdit Sarana dan Prasarana, Abdul Basir, menyampaikan
bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan kualifikasi
dan kompetensi sumber daya manusia. Ketersediaan sarana dan prasarana yang
memadai juga memiliki pengaruh besar terhadap prestasi peserta didik maupun
kemajuan lembaga pendidikan.
Beliau
mengibaratkan arah dan tujuan sebuah madrasah sangat ditentukan oleh
nahkodanya, yaitu kepala madrasah. Karena itu, kepemimpinan yang baik harus
mampu mengawal berbagai program prioritas Kementerian Agama atau Asta Protas
secara optimal. Beliau juga menekankan pentingnya mengedepankan pendidikan
moral (moral education) dalam proses pendidikan. Mengingat masih
terdapat sekitar 28.000 madrasah di Indonesia yang membutuhkan revitalisasi,
peningkatan mutu sarana dan prasarana menjadi salah satu pekerjaan besar yang
harus terus diperjuangkan.
Kegiatan koordinasi ini secara resmi ditutup oleh Kasubdit Sarana dan Prasarana, Abdul Basir. Melalui kegiatan ini, seluruh peserta diharapkan semakin memahami tanggung jawab dan mekanisme pelaksanaan SBSN, sekaligus memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan, tepat waktu, dan menghasilkan bangunan berkualitas.
Kepala
MTsN 7 Bantul, Hidayat mengungkapkan rasa syukur dan kegembiraannya karena
dapat mengikuti kegiatan koordinasi tersebut dari awal hingga akhir. Berbagai
materi, arahan, dan pengalaman yang disampaikan para narasumber menjadi bekal
penting dalam mempersiapkan serta mengawal pelaksanaan pembangunan SBSN di MTsN
7 Bantul.
MTsN 7
Bantul sendiri menjadi salah satu madrasah yang akan melaksanakan pembangunan
fasilitas berupa laboratorium dan perpustakaan melalui program SBSN. Kepala
madrasah berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan lancar, sesuai
ketentuan, dan menghasilkan bangunan yang berkualitas serta bermanfaat dalam
jangka panjang.
"Harapannya,
pembangunan laboratorium dan perpustakaan di MTsN 7 Bantul benar-benar dapat
terlaksana dengan baik. Kami akan berupaya mengawal setiap tahapannya agar
hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan dan dapat dimanfaatkan secara
optimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta prestasi peserta
didik," ungkapnya.
Melalui program SBSN ini, diharapkan madrasah tidak hanya memiliki bangunan yang lebih representatif, tetapi juga semakin mampu menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas, nyaman, dan berdaya saing. Sebab, pembangunan sarana dan prasarana bukan sekadar membangun fisik gedung, melainkan juga membangun masa depan pendidikan madrasah.(hid)





Tidak ada komentar
Posting Komentar