Header Ads

ad728
  • Breaking News

    Koordinasi Program Revitalisasi dan Digitalisasi Madrasah: Perkuat Pengawasan dan Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana melalui SBSN

    Jakarta (MTsN 7 Bantul) – Kementerian Agama terus mendorong peningkatan mutu sarana dan prasarana madrasah melalui program revitalisasi dan digitalisasi. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Koordinasi Program Revitalisasi dan Digitalisasi Madrasah: Percepatan Pelaksanaan Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Madrasah melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diselenggarakan di Hotel Ibis Jakarta pada 18–20 November 2026.



    Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Direktur Kelembagaan dan Sarana Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Papey Supriyatna. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh madrasah penerima manfaat program SBSN. Beliau berharap para kepala madrasah dapat terlibat aktif dalam mengawal pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Papey menegaskan bahwa kepala madrasah tidak perlu sungkan untuk menyampaikan kepada pengawas maupun pelaksana proyek apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan teknis, seperti ukuran besi atau spesifikasi bangunan lainnya. Pengawasan sejak awal sangat penting agar tidak muncul persoalan di kemudian hari yang justru dapat merugikan madrasah.

    Beliau juga berharap bantuan pembangunan melalui SBSN dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan prestasi madrasah, baik dari sisi kelembagaan maupun capaian peserta didik. Dengan sarana dan prasarana yang semakin baik, madrasah diharapkan memiliki daya tarik dan nilai jual yang semakin meningkat di tengah masyarakat. Sebagai gambaran komitmen pemerintah, pada tahun 2027 direncanakan sebanyak 173 madrasah menerima manfaat SBSN dengan total anggaran mencapai Rp993 miliar.

    Sementara itu, Direktur Pembiayaan Hibah Dalam Negeri, Agustin, menyampaikan harapan agar dalam lima tahun ke depan sebanyak 4.085 madrasah dapat memperoleh manfaat program SBSN. Hingga saat ini, tercatat baru 1.423 madrasah yang telah menerima program tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa cakupan program SBSN semakin merata, tidak hanya di wilayah Jawa, tetapi juga telah menjangkau berbagai daerah di luar Jawa.

    Lebih lanjut, Agustin menyampaikan bahwa pada tahun 2028 pemanfaatan SBSN diharapkan dapat diperluas untuk pembangunan ruang guru, ruang pegawai, maupun kamar kecil. Ia mengingatkan agar Kantor Wilayah Kementerian Agama dan madrasah penerima manfaat melakukan pengawasan secara ketat sehingga proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak terbengkalai. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian antara lain kesiapan dan kejelasan status lahan, kesesuaian lingkungan pekerjaan dengan kebutuhan madrasah, serta pengaturan konstruksi yang tetap mempertimbangkan kelancaran kegiatan belajar mengajar (KBM).

    Pesan tegas juga disampaikan oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN, Ahmad Hidayatullah. Ia mengingatkan seluruh pejabat pelaksana dan pihak madrasah agar tidak bermain-main dalam pelaksanaan proyek SBSN. Menurutnya, amanah yang diberikan harus dilaksanakan dengan niat yang lurus, yaitu mencari rida Allah Swt., bukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau materi.

    Ia juga menegaskan bahwa anggaran SBSN pada hakikatnya merupakan pembiayaan yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab besar. Oleh karena itu, setiap tahapan pelaksanaan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, transparan, dan tertib administrasi. Pentingnya administrasi ini juga ditekankan oleh Agus Laksono dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), termasuk dalam hal pencatatan register dan kelengkapan dokumen.



    Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan materi dari narasumber DJPPR, yaitu Agus Laksono, Gilang Jati Kurniawan, dan Hardo Wibowo. Materi yang disampaikan antara lain berkaitan dengan PMK Nomor 112 Tahun 2024. Sesi ini berlangsung interaktif melalui diskusi dan tanya jawab sehingga peserta memiliki kesempatan untuk memperdalam pemahaman mengenai ketentuan dan mekanisme pelaksanaan SBSN.

    Ketua Subtim Sarana dan Prasarana MI/MTs, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, Setio Kusnaningsih, turut memberikan penekanan mengenai pentingnya ketelitian dan ketertiban administrasi. Ia menggambarkan pengelolaan program SBSN sebagai pekerjaan yang sangat berat, bahkan ibarat menghadapi ujian disertasi. Oleh karena itu, seluruh data dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh madrasah penerima manfaat perlu dicermati dengan saksama.

    Setio Kusnaningsih yang akrab dipanggil bu Tio berharap madrasah dapat membantu kelancaran pelaksanaan program dengan menjaga ketertiban administrasi sejak awal hingga akhir proyek. Ia juga mengharapkan kepala madrasah dapat hadir dan menyaksikan secara langsung proses penandatanganan kontrak agar mengetahui pihak kontraktor maupun pengawas yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut.

    Keterlibatan kepala madrasah dalam pengawasan menjadi hal yang sangat penting. Terlebih, bangunan yang dihasilkan dari program SBSN diharapkan memiliki usia manfaat minimal 20 tahun. Dengan demikian, kualitas pembangunan harus benar-benar dijaga sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan. Selain itu, pemeliharaan dan perawatan bangunan secara berkelanjutan juga perlu menjadi perhatian madrasah.

    Dalam kesempatan berikutnya, Kasubdit Sarana dan Prasarana, Abdul Basir, menyampaikan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga memiliki pengaruh besar terhadap prestasi peserta didik maupun kemajuan lembaga pendidikan.

    Beliau mengibaratkan arah dan tujuan sebuah madrasah sangat ditentukan oleh nahkodanya, yaitu kepala madrasah. Karena itu, kepemimpinan yang baik harus mampu mengawal berbagai program prioritas Kementerian Agama atau Asta Protas secara optimal. Beliau juga menekankan pentingnya mengedepankan pendidikan moral (moral education) dalam proses pendidikan. Mengingat masih terdapat sekitar 28.000 madrasah di Indonesia yang membutuhkan revitalisasi, peningkatan mutu sarana dan prasarana menjadi salah satu pekerjaan besar yang harus terus diperjuangkan.

    Kegiatan koordinasi ini secara resmi ditutup oleh Kasubdit Sarana dan Prasarana, Abdul Basir. Melalui kegiatan ini, seluruh peserta diharapkan semakin memahami tanggung jawab dan mekanisme pelaksanaan SBSN, sekaligus memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan, tepat waktu, dan menghasilkan bangunan berkualitas.



    Kepala MTsN 7 Bantul, Hidayat mengungkapkan rasa syukur dan kegembiraannya karena dapat mengikuti kegiatan koordinasi tersebut dari awal hingga akhir. Berbagai materi, arahan, dan pengalaman yang disampaikan para narasumber menjadi bekal penting dalam mempersiapkan serta mengawal pelaksanaan pembangunan SBSN di MTsN 7 Bantul.

    MTsN 7 Bantul sendiri menjadi salah satu madrasah yang akan melaksanakan pembangunan fasilitas berupa laboratorium dan perpustakaan melalui program SBSN. Kepala madrasah berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan lancar, sesuai ketentuan, dan menghasilkan bangunan yang berkualitas serta bermanfaat dalam jangka panjang.

    "Harapannya, pembangunan laboratorium dan perpustakaan di MTsN 7 Bantul benar-benar dapat terlaksana dengan baik. Kami akan berupaya mengawal setiap tahapannya agar hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta prestasi peserta didik," ungkapnya.

    Melalui program SBSN ini, diharapkan madrasah tidak hanya memiliki bangunan yang lebih representatif, tetapi juga semakin mampu menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas, nyaman, dan berdaya saing. Sebab, pembangunan sarana dan prasarana bukan sekadar membangun fisik gedung, melainkan juga membangun masa depan pendidikan madrasah.(hid)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728